NESTAPA DI 100 HARI SBY

Bangsa Aceh kembali berduka, Aceh tanah kaya yang merindu keadilan beroleh nestapa. Kalimat itulah yang menurut penulis tepat untuk menggambarkan Aceh setelah pemerintah kembali memberikan “hukuman” kepada Provinsi NAD.
“Hukuman” yang diimplementasikan melalui sebuah keputusan pemerintah yang memutuskan perpanjangan status darurat sipil (darsip) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2004. Perpres tertanggal 18 November 2004 itu ditetapkan berdasarkan Keppres Nomor 43 Tahun 2004. (Jawa Pos, 19 November 2004).
Keputusan yang diambil Pemerintah ini langsung mendapat reaksi yang tidak simpatik dari berbagai kalangan. Hal ini disebabkan pengambilan keputusan perpanjangan darsip ini tanpa evaluasi yang cukup mendalam terhadap operasi yang telah dilakukan sebelumnya.
Perpanjangan Darurat Sipil diyakini semakin menambah trauma bagi masyarakat aceh yang tak pernah lekang dari berbagai operasi yang dijalankan oleh pemerintah pusat. DOM (1989-1998), Darurat Militer (12 mei 2003-18 November 2003), Darurat Sipil (19 Mei 2004-18 November 2004) adalah beberapa fase yang telah dilewati oleh rakyat Aceh dibawah semburan timah panas. Dan bisa dipastikan dalam perpanjangan darsip ini Aceh akan kembali bersimbah darah.
Secara fisik lahiriah, darurat sipil sebelumnya memang ada kemajuan dari semakin kondusifnya keamanan. Namun dari sisi lain misalnya ekonomi, banyak kabupaten di Aceh kini angka kemiskinannya sudah mencapai 50 %, dan menurut data dari BI dan UNPAD masyarakat miskin di Aceh sudah mencapai 50 %, Tahun 1999 masyarakat miskin 800.000 jiwa dan ditahun 2003 sudah mencapai 2.400.000. Inikah yang telah dihasilkan pemerintah selama ini?
Belum lagi jika melihat angka korupsi dan kinerja birokrat di Aceh kini termasuk yang terburuk di Indonesia dan hal ini tidak menjadi prioritas penting bagi pemerintah pusat untuk menyelesaikannya. Seharusnya darurat sipil sebelumnya menitikberatkan pada 5 operasi, yaitu Operasi Kemanusian, Pemulihan Ekonomi, Penegakan Hukum, Pemerintahan, dan Pemulihan Keamanan. Tapi seperti kita lihat pemulihan keamanan lah yang lebih menonjol.
Dan juga, implementasi UU No 18 tahun 2001 tentang pelaksanaan Syariaat Islam kepada rakyat Aceh atau yang lebih popular dengan istilah Otonomi Khusus tidak lebih sebagai upaya pemerintah untuk menarik hati masyarakat yang memang sejak lama menginginkan pelaksanaan syariat islam di daerah yang terkenal dengan Serambi Mekkah ini. Tapi hingga kini pelaksanaan syariat islam di Aceh belum maksimal, ini bisa kita cermati dari laporan akhir tahun pemerintah yang menyatakan pelaksanaan syariah islam selalu dibawah target.
Ada juga yang menarik, PDSD yang semestinya di pegang oleh Gubernur NAD sebagai otoritas sipil tertinggi di daerah, malah dikuasakan kepada Menko Polhumkam dengan Plt nya adalah Kapolda. Ketika hal ini sempat dipertanyakan oleh angota DPR. Pemerintah memberi alasan hal ini dikarenakan Gubernur NAD (Abdullah Puteh) yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi sedang dalam penangan KPK. Nah, kalau memang demikian kenapa PDSD tidak dikuasakan kepada Wakil Gubernur yang merupakan otoritas sipil setelah Gubernur.
Seharusnya pemerintahan baru dibawah SBY bisa lebih bijak dalam menyikapi konflik di Aceh. Konflik Aceh tidak bisa diselesaikan dengan dikirimnya ribuan tentara, matinya ribuan anak bangsa baik dari tentara, GAM, lebih-lebih masyarakat sipil. Konflik aceh hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan humanisme dan pendekatan sosio kultural seperti pendekatan religius, maupun pendekatan kepada berbagai kelompok ulama dan pemuka masyarakat yang bebar-benar bisa mencerminkan suara rakyat.
Meskipun ada rakyat Aceh menganggap keputusan perpanjangan darsip ini tidak ada pengaruhnya bagi mereka dan mereka tidak ambil pusing dengan keppres ini, tapi ini merupakan suatu sikap apatis rakyat yang trauma dengan segala bentuk istilah-istilah yang pada kenyataannya sangat berbeda dengan praktek di lapangan.
Yang dibutuhkan sangat mendesak bagi masyarakat NAD kini adalah bukan status daerahnya, tetapi bukti nyata tentang kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan perdamaian itu sendiri. bukan malah menerapkan suatu standar keamanan vang sangat bertentangan dengan semangat kebebasan dan hak hidup sebagai manusia.
Sudah saatnya, Presiden SBY memberikan sesuatu yang lebih dingin kepada segenap rakyat Aceh yang memberikan kepercayaan penuh kepada SBY disaat Pemilu lalu, sudah saatnya SBY membuktikan penanganan konflik di Aceh oleh nya berbeda dari presiden-prsiden sebelumnya. Bukan malah memberi gebrakan nestapa di 100 hari kepemimpinjannya. Sehingga kita tidak lagi mendengar suara miring dari rakyat Aceh untuk berujar “Bukan Aceh yang ingin merdeka tapi kok susah banget ingin bergabung dengan Indonesia…”.

[Tulisan ini pernah dikirimkan pada rubrik Prokon Aktivis Jawapos, November 2004]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s