Amnesti Untuk GAM

Pada Jumat, 26 November 2004, Presiden Susilo Bambang Yudoyono berkunjung ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ketika masih menjabat menkopolkam dalam kabinet gotong royong, Susilo Bambang Yudhoyono bisa dikatakan cukup intens berkunjung ke Aceh terkait upaya pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik Aceh. Dan semenjak menjadi presiden RI hasil pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung lagi ke Serambi Mekkah itu. Dan ini merupakan kunjungan pertama Susilo Bambang Yudhoyono saat dia sudah resmi menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Banyak pihak yang bertanya-tanya apa yang akan dibawa SBY pada kunjungan perdananya ke Aceh. Apakah hanya sekadar silaturrahim Idul Fitri dan ucapan terima kasih kepada rakyat Aceh yang telah memilihnya secara optimal pada pemilihan Presiden yang lalu atau ada hal lain.
Kunjungan perdana tersebut mendapat pengamanan yang super ketat dari petugas keamanan. Tidak tanggung-tanggung, sedikitnya 3000 personil baik dari Polri maupun TNI yang dikerahkan untuk pengamanan kunjungan ini. Dalam kunjungan selama sekitar 6 jam tersebut, Presiden melakukan dialog dengan sejumlah kalangan. yaitu dari tokoh masyarakat, akademisi, ulama, mahasiswa, pemuda, LSM, dan ormas lainya yang ada di NAD.
Pada kesempatan singkat tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan memberikan amnesty (pengampunan) kepada anggota GAM yang akan kembali kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menerima Undang-undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 18 Tahun 2001. Presiden menyebutkan, jika GAM ikut bersatu kembali, wajib hukumnya bagi pemerintah dan bangsa ini untuk memberikan ruang dan menapaki hari depannya bersama saudara-saudaranya yang lain yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam. Presiden menyebutkan, otonomi khusus yang telah diberikan kepada NAD adalah sebagai solusi yang lazim ditempuh negara-negara di dunia ini ketika terjadi perselisihan. “Kalau kita kembali ke situ, berarti saudara kita yang berada di pihak GAM akan bersatu kembali dengan kita, ikut kembali membangun masa depan Aceh bersama-sama,” tuturnya.
Mungkin, bagi sejumlah kalangan yang ikut hadir pada acara dialog di Anjong Mon Mata tersebut, solusi yang diberikan presiden dapat diterima, Namun bagaimana dengan pihak GAM, baik yang berada Bumi Aceh, luar Aceh dan tokoh-tokoh GAM yang ada di Luar negeri. Bagi GAM perjuangan dalam mewujudkan kemedekaan bagi bangsa Aceh adalah harga mati yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemberlakuan status otonomi di Aceh. Kita tentu masih ingat bagaimana berbagai upaya dialog antara Pemerintah RI dan pihak GAM sering sekali menemui jalan buntu, dan ini lebih disebabkan karena kedua belah pihak masih berpedoman pada prinsipnya masing-masing menyangkut status Aceh.
Terkait janji presiden SBY untuk memberikan amnesty kepada GAM, langsung mendapatkan respon dari tokoh GAM baik di Aceh mapun di luar negeri. Acehkita.com melansir jurubicara Gerakan Aceh Merdeka wilayah Pidie Teungku Anwar Husen menyatakan, janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan amnesti bagi anggota GAM, merupakan tindakan yang salah alamat. “GAM bukan kelompok kriminal, tapi GAM adalah kelompok penuntut kemerdekaan bagi Aceh,” kata Anwar Husen kepada acehkita ketika dimintai komentarnya atas janji yang dilontarkan Presiden Yudhoyono. Sedangkan juru bicara GAM/ASNLF (Acheh Sumatera National Liberation Front) di Swedia Bahtiar Abdullah ketika dihubungi Metro TV mengatakan, bahwa pemberian amnesty oleh presiden RI kepada GAM merupakan sesuatu yang tidak masuk akal karena perjuangan yang dilakukan GAM sah menurut piagam PBB. Dan Aceh adalah sebuah bangsa yang menurut hukum internasional berhak untuk menentukan nasib sendiri dalam mengatur sebuah bangsa dalam hal ini bangsa Aceh.
Mencermati apa yang menjadi salah satu solusi penyelesaian konflik Aceh oleh Presiden RI itu, yang harus diperhatikan adalah sejauh mana solusi pemberian amnesty dapat diterima oleh pihak GAM. Hal ini dikarenakan sampai saat ini pihak GAM masih menganggap bahwa perjuangan yang sedang berjalan ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam upaya pencapaian cita-cita bagi kemerdekaan Aceh. Namun apapun bentuk penyelesaian terhadap konflik bumi di Tanah Rencong itu, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah keadilan, kedamaian dan hak asasi bagi rakyat Aceh dalam menjalankan kehidupannya. Permasalahan tersebut dikarenakan bahwa selama ini yang berduka dan sengsara secara riil dalam konflik yang berkepanjangan adalah rakyat Aceh.
Kita menyambut baik janji pemberian amnesty kepada GAM tersebut, tapi diharapkan ini bukan hanya janji-janji belaka sebagaimana yang diucapkan oleh presiden-presiden sebelumnya, perlu langkah cepat yang optimal untuk merealisasi janji amnesty tersebut. Ini dikarenakan sebagaimana fakta diatas, pihak GAM menganggap ini salah alamat dan tentunya kita masih harus melihat bagaimana pemerintah mengambil langkah yang bijak dan arif demi penyelesaian Aceh yang lebih bermartabat dikemudian hari.
Oleh sebab itu maka kedua pihak kiranya dapat melanjutkan dialog secara intensif, termasuk pembicaraan menyangkut pemberian amnesty tersebut. Dan ini merupakan solusi yang sangat tepat dan sesuai dengan rasa keadilan dalam kehidupan umat manusia. Dan yang perlu diingat bahwa perang tidak akan pernah menyelesaikan permusuhan, dan yang menjadi korban dari perang tersebut adalah kebenaran.

[Tulisan ini pernah dikirimkan ke Kompas, pada Desember 2004]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s