Aceh dalam Seratus Hari KIB

Setelah mengalami penundaaan beberapa jam dari jadwal semula, akhirnya Kabinet Indonesia Bersatu diumumkan juga oleh Presiden SBY pada tanggal 20 Oktober 2004 di Istana Negara Jakarta. Kabinet yang berkomposisi mantan militer-sipil, akademisi-profesional-partai, sampai kepada komposisi kabinet yang didalamnya terdapat tokoh-tokoh yang dianggap oleh sejumlah kalangan pro-IMF dan kontra-IMF pun terakomodasi, dan komposisi Jawa dan luar Jawa pun include dalam kabinet ini, sungguh komposisi kabinet yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika, benar-benar sesuai jika kabinet ini dinamakan Kabinet Indonesia Bersatu dan rakyat berharap kabinet ini tetap satu sampai lima tahun kedepan.

Beberapa hari setelah dilantik, Kabinet Indonesia Bersatu mulai bekerja, sesuai kontrak politik dengan presiden ketika menjalani fit and proper test untuk bekerja keras. Setidaknya mereka mulai mengumbar janji apa yang akan dilakukan dalam 100 hari kedepan, dan masyarakat Indonesia mencermati apa saja janji kabinet seperti yang pernah dimuat di harian ini, dan tentu saja masyarakat menunggu realisasi janji tersebut.

Dengan tidak mengenyampingkan program-program 100 hari lainnya dari Kabinet Indonesia Bersatu, penulis disini mencoba memaparkan apa saja yang dapat dilakukan secara konkrit oleh Presiden SBY bersama Kabinet Indonesia Bersatu terhadap masa depan NAD. Seperti telah kita ketahui bersama NAD telah sejak lama senantiasa berada dalam ketidakadilan dan kondisi keamanan yang sangat mencemaskan. Pemerintahan boleh saja berganti, pemerintahan boleh saja terus mengumbar janji tapi sampai saat ini masyarakat NAD masih saja dalam keadaan konflik yang berkepanjangan. Ini tidak saja menjadi luka bagi seluruh masyarakat Aceh tapi juga manjadi duka seluruh anak bangsa.

Didalam kampanye-kampanye pada saat proses pemilu lalu SBY memang pernah mengumbar janji bahwa kasus Aceh dan Papua menjadi prioritas penyelesaian dalam 100 hari kepemimpinannya, dan janji tersebut kembali diucapkan ketika melakukan pidato pertamanya ketika menjadi pemenang dalam pemilu presiden. Namun seiring berjalannya waktu, agenda penyelesaian kasus Aceh mulai tenggelam dengan berbagai agenda lainnya.

Mencermati agenda kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu, ada beberapa agenda yang menurut hemat penulis dapat dilakukan secara konkrit untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Aceh kepada NKRI yang telah lama hilang akibat kebijakan-kebijakan pemerintahan yang lalu. Agenda pertama adalah Pencabutan Darurat Sipil di Aceh, seperti diketahui Darurat Sipil di Aceh akan berakhir bulan November 2004 dan pencabutan Darurat Sipil ini perlu dilakukan dikarenakan penetapan darurat militer maupun darurat sipil di Aceh tanpa pengkajian yang mendalam sehingga hasilnya pun tidak seperti yang kita harapkan. Ini dapat kita lihat dari hasil darurat sipil yang tidak memberikan perubahan yang signifikan bagi kondisi NAD. Dimana sebenarnya wujud dari penetapan darurat sipil itu diantaranya adalah menjalankan roda pemerintahan daerah yang efektif, penegakan hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun Darurat Sipil malah menjadikan NAD sebagai salah satu provinsi yang semakin subur dengan KKN, semakin miskin, dan nilai-nilai sosial budaya semakin hilang.

Agenda kedua adalah membuka kembali pintu dialog dengan berbagai komponen masyarakat Aceh baik itu dari GAM, Pemerintah Daerah, Ulama, Mahasiswa, dan Tokoh Masyarakat yang benar-benar mewakili rakyat Aceh demi penyelesaian Aceh yang lebih bermartabat seperti yang pernah dijanjikan oleh Presiden SBY. Sejarah telah mencatat penyelesaian Aceh secara militer tidak akan menyelesaikan permasalahan, ribuan anak bangsa baik itu dari TNI, GAM dan juga Rakyat Sipil Aceh telah tumpah di bumi Aceh. Sudah saatnya Presiden SBY bersama Kabinet Indonesia Bersatu menyelesaikan konflik ini dengan cara perdamaian yang berkeadilan tanpa menimbulkan dendam antar anak bangsa dikemudian hari. Sehingga masyarakat NAD benar-benar merasakan kemerdekaan seperti yang dialami oleh saudara-saudaranya di provinsi lainnya di Nusantara.

Agenda ketiga adalah menindaklanjuti dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan pejabat-pejabat di Provinsi NAD. Ini penting untuk segera diatasi agar masyarakat dapat melihat keseriusan Kabinet Indonesia Bersatu dalam penegakkan hukum, sehingga masyarakat tidak melihat pemunculan suatu kasus hanya bernuansa politis, Agenda keempat adalah pemaksimalan pelaksanaan Syariat Islam kepada rakyat Aceh sesuai dengan UU No 18 tahun 2001 atau yang lebih populer dengan istilah Otonomi Khusus. Sampai saat ini, UU No 18 tahun 2001 ini tidak lebih sebagai upaya pemerintah untuk menarik hati masyarakat yang memang sejak lama menginginkan pelaksanaan syariat islam di daerah yang terkenal dengan Serambi Mekkah ini. Hingga kini pelaksanaan syariat islam di Aceh belum maksimal, ini bisa kita cermati dari laporan akhir tahun pemerintah yang menyatakan pelaksanaan syariah islam selalu dibawah target. Kabinet Indonesia Bersatu harus mengupayakan pelaksanaan UU ini maksimal agar masyarakat tidak lagi trauma terhadap janji-janji palsu masa lalu.

Agenda kelima adalah mencermati prores pemekaran Provinsi NAD menjadi beberapa provinsi baru. Hal ini perlu dilakukan agar konflik horizontal di NAD tidak terjadi seperti yang telah terjadi dibeberapa provinsi lainnya yang mengalami proses pemekaran wilayah. Penulis melihat proses pemekaran provinsi ini hanyalah keinginan segelintir oknum yang menginginkan jabatan-jabatan tertentu di propinsi baru nantinya, Pemerintah perlu mengkaji apa dampak pemekaran propinsi bagi masyarakat dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang.

Agenda keenam adalah yang berhubungan bidang ekonomi dan kesejahteraan. KIB dalam 100 hari kedepan agar dapat mengupayakan penciptaan lapangan kerja yang langsung menyentuh laisan masyarakat bawah, melalui proyek-proyek yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya seperti pembangunan rel kereta api dan pengoptimalan Freeport Sabang. Ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi inilah yang menjadi salah satu akar permasalahan yang menyebabkan Aceh tetap bergolak sampai sekarang. NAD sebagai salah satu provinsi dengan hasil alam yang besar namun menjadi salah satu provinsi yang miskin di Indonesia. Agenda ketujuh adalah dibidang pendidikan, hal ini dapat dilakukan dengan pemberian beasiswa terpadu, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pendidik dan peserta didik di NAD.

Masyarakat Aceh menunggu realisasi terhadap janji-janji yang telah diucapkan dan langkah konkrit yang akan dilakukan oleh Presiden SBY bersama Kabinet Indonesia Bersatu. Masyarakat Aceh dan seluruh anak bangsa Indonesia melihat dimana Aceh dalam 100 hari kedepan dan 5 tahun kepemimpinan Presiden SBY. Sehingga kita tidak lagi mendengar suara miring dari rakyat Aceh untuk berujar “Bukan Aceh yang ingin merdeka tapi kok susah banget ingin bergabung dengan Indonesia…”.

[Tulisan ini pernah dimuat di Serambi Indonesia – 2004]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s